Kalau bicara soal program Koperasi Merah Putih, ini bukan proyek kecil-kecilan level camat atau RT. Ini rencana jumbo skala nasional, yaitu 80.000 koperasi desa, masing-masing dikasih kredit Rp5 Miliar. Totalnya bisa tembus Rp400 Triliun. Duit segede itu bukan datang dari langit, tapi dari kantong bank-bank Himbara, yaitu BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan BRIS. Porsinya kemungkinan akan dibagi lumayan merata.
Entah bagaimana nanti pembagiannya. Kalau pakai asumsi proporsional maka bisa jadi BBRI dan BMRI masing-masing 30 persen, BBNI 20 persen, BBTN dan BRIS masing-masing 10 persen. Jadi bisa diasumsikan BBRI dan BMRI bakal salurkan sekitar Rp120T per bank, BBNI pegang Rp80T, dan dua bank sisanya kebagian Rp40T. Tapi sekali lagi itu baru asumsi. Belum tentu benar.
Kalau kita pakai kacamata super optimis, anggap aja semua koperasi ini dikelola oleh orang-orang berhati malaikat. Mereka nggak korup, nggak mark-up, nggak pakai buat judol atau proyek fiktif. Pokoknya uangnya dipakai untuk usaha ril, misalnya beli pupuk, buka toko tani, bikin klinik desa, bangun cold storage, dan simpan pinjam anggota. Dalam skenario ini, Himbara kasih bunga 6 persen ke koperasi, lalu koperasi pinjamin ke anggotanya 12 persen. Himbara dapat spread NIM 6 persen, koperasi juga ambil margin 6 persen, anggota tetap dapat pinjaman produktif di bawah 15 persen. Lumayan masuk akal kalau memang dipakai benar.
Kalau kita hitung, dari NIM 6 persen dikali total kredit Rp400T, Himbara bisa dapat pendapatan bunga bersih Rp24 Triliun. Asumsikan NPM-nya 15 persen, angka konservatif buat segmen mikro, maka total laba bersih yang bisa diraup Himbara sekitar Rp3,6 Triliun. BBRI dan BMRI masing-masing bisa cuan Rp1,08 Triliun, BBNI Rp720 Miliar, dan BBTN serta BRIS masing-masing Rp360 Miliar. Jadi secara teori, ini proyek yang cuan banget, baik buat bank maupun buat koperasi dan warga desa.
Tapi kalau kita geser sudut pandangnya ke arah yang lebih realistis atau bahkan pesimis, ceritanya bisa beda total. Gimana kalau koperasinya ternyata cuma papan nama. Pengurusnya nggak kapabel, nggak ada pembukuan, bahkan dana digeser ke investasi kripto, server Kamboja, atau bisnis fiktif yang nggak jelas alurnya. Gimana kalau ternyata koperasi itu alat elite lokal buat nyedot dana dari negara lewat jalur resmi. Maka skenario yang awalnya manis bisa berubah jadi mimpi buruk nasional.
Kalau semua kredit Rp400 Triliun itu macet, artinya bank harus nyisihkan CKPN penuh sesuai PSAK 71. Ini bukan rugi kecil-kecilan. BBRI dan BMRI bisa kehilangan masing-masing Rp120 Triliun, BBNI Rp80 Triliun, dan dua bank kecil masing-masing Rp40 Triliun.
Buat BTN, ini bencana karena skala eksposur sebesar itu bisa ngerusak rasio modal dan neraca mereka. Bahkan BRIS yang relatif kecil bisa langsung kena capital hit. Tapi sekali lagi, ini hanya asumsi worst case. Rasanya tidak mungkin kan itu pengurus Koperasi sejahat itu. Tidak semua pengurus Koperasi itu punya mental maling. Saya yakin masih banyak orang baik di Indonesia. Semoga.
Dan ingat, uang bank itu bukan uang kas yang disulap lahir dari udara. Itu uang nasabah. Kalau rugi, ya modal bank tergerus. Kalau modal tergerus, siapa yang diminta nutup. Pemerintah. Kalau pemerintah masuk lewat PMN, ya artinya rakyat lagi yang kena. Pajak kita semua dipakai nutup lubang program koperasi gagal yang niatnya mulia tapi eksekusinya compang camping.
Ada yang bilang safeguard-nya aman karena kalau koperasi macet, potong aja dari dana desa. Tapi ya dana desa itu dana publik juga. Kalau dana desa yang seharusnya buat jalan, posyandu, sekolah, malah dipakai buat bayar cicilan koperasi bodong, ya sama aja rakyat desa yang nggak ngutang ikut nanggung dosa kolektif. Ini bukan subsidi, ini transfer risiko diam diam dari elite ke masyarakat.
Jadi simpelnya begini. Kalau koperasi Merah Putih ini beneran dikelola dengan profesional, transparan, dan diawasi ketat, ini bisa jadi proyek pemberdayaan desa paling keren yang pernah ada. Tapi kalau ini dikelola asal asalan, jadi alat politik, dan minim pengawasan, maka kita sedang menciptakan skema BLBI jilid dua. Cuma bedanya, ini lebih rapi karena dibungkus niat baik dan jargon ekonomi kerakyatan.
Semua kembali ke satu hal, siapa yang ngelola dan siapa yang ngawasin. Kalau kita berharap koperasi desa dijalankan oleh manusia manusia berhati mulia tanpa sistem pengawasan, ya sejujurnya kita sedang berharap keajaiban. Dan seperti biasa, kalau ujung ujungnya gagal, kita cuma bisa bilang, semoga uangnya jadi amal jariyah buat cuci dosa struktural.Kita tidak boleh langsung pesimis. Berikan waktu Koperasi Merah Putih untuk membuktikan diri.
Jadi kalau pakai skala 0-10, di mana 10 adalah super ultra sangat percaya hingga mendekati keimanan, seberapa yakin kalian pada keberhasilan Koperasi Merah Putih akan dikelola secara amanah dan jujur?
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
