Anggota DPR di negeri ini memang punya standar hidup yang bikin geleng kepala. Tunjangan rumah mereka mencapai Rp50 juta per bulan, angka yang kalau dihitung setahun jadi Rp600 juta hanya untuk urusan atap kepala. Padahal, sudah ada rumah dinas yang disediakan negara di Kalibata dan Ulujami.
Ironinya, mereka tetap minta tambahan karena katanya tidak layak. Lebih gila lagi, ada yang beralasan butuh kos Rp3 juta per hari. Kalau dihitung, Rp3 juta × 26 hari kerja = Rp78 juta per bulan, atau Rp936 juta per tahun, hanya untuk gaya hidup yang bahkan tidak masuk akal dalam pasar properti normal di Jakarta.
Mari kita lihat realita di pasar. Kos mewah di Jakarta Selatan, termasuk Senayan, SCBD, atau Kuningan, dengan fasilitas full furnished, gym, rooftop, kolam renang, sampai cleaning service harian, biasanya Rp8 juta–15 juta per bulan. Bahkan apartemen elite di Setiabudi, Pakubuwono, atau Mega Kuningan, sewa bulanan Rp20 juta–30 juta sudah dapat 2 kamar dengan view kota.
Kalau Rp50 juta sebulan, itu sudah bisa sewa unit premium di Sudirman Suites atau tinggal di penthouse lengkap dengan private pool. Jadi alasan DPR minta Rp50 juta atau bahkan membayangkan Rp3 juta per hari jelas bukan kebutuhan, tapi nafsu gila-gilaan.
Sementara di sisi lain, rakyat kecil harus puas dengan kos Rp500 ribu per bulan, bahkan ada yang kontrakan petak ukuran 2×3 m seharga Rp1 juta di pinggir Jakarta. Gaji honorer banyak yang hanya Rp2 juta per bulan, karyawan pabrik UMR DKI di Rp5,4 juta pun masih harus mikir matang-matang untuk bayar kontrakan sederhana. Di pedesaan, masih ada orang meninggal karena kelaparan atau tidak mampu berobat. Jadi ketika DPR meminta uang tunjangan rumah puluhan juta per bulan, itu sama saja memperlihatkan betapa jauhnya mereka dari realita hidup rakyat.
Rinciannya makin menyakitkan hati kalau dihitung.
– Tunjangan DPR per bulan = Rp50 juta.
– Harga kos mewah Jakarta = Rp8 juta–15 juta per bulan.
– Rakyat kecil kos = Rp500 ribu–1 juta per bulan.
– UMR DKI = Rp5,4 juta per bulan.
Dengan logika sehat, seharusnya Rp50 juta cukup untuk membiayai kos mewah 3–5 orang anggota DPR sekaligus, atau setara gaji hampir 10 karyawan honorer. Tapi mereka justru merasa itu kurang. Jadi kalau ada yang bilang anggota DPR sudah keterlaluan, memang benar. Ini bukan sekadar rakus, tapi gila jabatan, gila tunjangan, dan gila fasilitas, sementara rakyat yang dipilih untuk mereka wakili justru makin menderita.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
