PT Royal Prima Tbk adalah salah satu pemain di sektor layanan kesehatan yang usianya masih relatif muda namun sudah menorehkan jejak cukup panjang. Perusahaan ini berdiri di Medan pada 4 Juni 2013 dan mulai beroperasi komersial pada 2014. Kantor pusatnya ada di Jakarta, tapi denyut utamanya tetap berpusat di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan.
Bidang usahanya mencakup layanan kesehatan manusia, layanan sosial kesehatan, sampai aktivitas profesional dan ilmiah. Uniknya, RSU Royal Prima ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia. Perusahaan ini juga sudah melantai di bursa sejak IPO 2018 dengan harga perdana Rp500 per saham.
Struktur kepemilikan cukup terkonsentrasi. Pemegang saham pengendali adalah Dr. I Nyoman Ehrich Lister dengan kepemilikan 72,05% per Juni 2025, disusul Robin 6,28%, sisanya publik 21,61%. Manajemennya juga kuat terkait dengan Universitas Prima Indonesia, misalnya Dr. Tommy Leonard yang menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus Ketua Harian di universitas tersebut. Koneksi ini membuat suplai tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan sangat erat dengan universitas, jadi rumah sakit ini tidak pernah kekurangan sumber daya manusia.
Kalau ditanya soal profit, jawabannya masih pahit. Perusahaan belum bisa cetak laba. Semester I 2025 mencatat rugi bersih Rp5,05 miliar, membaik dibanding rugi Rp13,41 miliar di semester I 2024. Rugi per saham juga menyempit dari Rp(3,95) jadi Rp(1,48). Namun menariknya, gross profit justru melonjak dari Rp26,40 miliar jadi Rp41,35 miliar. Jadi bisnis intinya sebenarnya tumbuh, hanya saja beban administrasi yang kelewat besar, mencapai Rp46,48 miliar, terus menekan hingga rugi sebelum pajak Rp4,43 miliar. Jadi secara operasional masih belum efisien.
Model bisnisnya bertumpu pada layanan rumah sakit, dengan sumber revenue utama dari pasien BPJS Kesehatan. Porsi ini dominan, sehingga ada risiko konsentrasi kalau ada gangguan dari BPJS. Selain itu, ada juga revenue dari Kemenkes untuk klaim Covid-19, serta pasien umum non-BPJS. Dari sisi vendor, utang usaha terbesar justru ke perusahaan farmasi, penyedia alat kesehatan, serta ke para dokter. Jadi siklus bisnisnya cukup khas rumah sakit: revenue banyak dari BPJS, beban terbesar gaji dan obat, plus risiko arus kas dari klaim.
Dari sisi neraca, aset perusahaan per Juni 2025 tercatat Rp1,07 triliun, turun tipis dari Rp1,08 triliun di akhir 2024. Aset lancar Rp176,05 miliar, sisanya Rp897,07 miliar adalah aset tidak lancar, terutama aset tetap dan uang muka pembelian tanah. Liabilitasnya ringan, Rp115,80 miliar saja, turun dari Rp122,17 miliar, dengan current liabilities Rp102,40 miliar. Rasio liabilitas terhadap ekuitas hanya 12%, jadi bisa dibilang nyaris tanpa beban utang. Balance sheet ini sangat sehat, modal kuat, leverage rendah, tidak seperti mayoritas rumah sakit swasta lain yang sering kali berutang besar.
Kalau kita bedah lagi, masalah besarnya bukan di revenue atau kas, tapi di Opex. Administrasi terlalu gemuk sehingga gross profit yang lumayan selalu habis. Padahal revenue tumbuh dari Rp136,47 miliar di 2024 jadi Rp166,94 miliar di 2025. COGS memang naik ke Rp125,58 miliar, tapi pertumbuhan revenue lebih tinggi, sehingga margin membaik. Sayangnya beban administrasi, terutama gaji dan tunjangan, terlalu besar sehingga laba hilang di situ. Jadi kalau ada turnaround, kuncinya memang di efisiensi.
Cash flow justru jauh lebih bagus daripada laporan laba rugi. CFO di semester I 2025 tembus Rp5,56 miliar, melonjak jauh dibanding hanya Rp28 juta di semester I 2024. Bahkan setelah investasi, kas masih naik Rp2,67 miliar. Jadi walaupun laporan laba rugi menunjukkan rugi, secara kas bisnis ini sehat, karena rugi lebih banyak disebabkan depresiasi dan amortisasi yang non-cash. Inilah kenapa investor sering melihat perusahaan rumah sakit seperti Royal Prima bisa bertahan walau rugi, karena uang tunainya tetap masuk.
Segmen operasi juga menarik. RSU Royal Prima Medan adalah tulang punggung, kontribusi revenue Rp132,06 miliar dari total Rp166,94 miliar, dan bahkan satu-satunya segmen yang laba sebelum pajak Rp2,28 miliar. Sementara RS Royal Prima Jambi dan RS Marelan masih rugi, bahkan Marelan hanya punya margin kotor 3%. Jadi secara geografis, perusahaan sangat tergantung pada RSU Royal Prima Medan. Sementara proyek baru seperti BOT rumah sakit di Marelan masih dalam tahap pembangunan dengan model build-operate-transfer selama 30 tahun.
Dari sisi proyek ekspansi, perusahaan sudah menggelontorkan uang muka Rp100 miliar untuk lahan 79 ribu m2 di Deli Serdang dari total harga Rp130 miliar. Juga ada uang muka Rp50,14 miliar untuk aset tetap lain, serta proyek konstruksi in progress yang sudah 85% sampai 90% jadi. Artinya ekspansi sedang jalan, kapasitas akan bertambah, dan revenue masa depan bisa terdongkrak.
Kalau ditanya soal survivability, Royal Prima ini jelas bisa bertahan. Revenue naik, gross profit naik, CFO positif, kas nambah, utang minim, modal kuat. Jadi secara finansial aman. Tantangannya hanya satu yakni biaya administrasi kelewat besar. Kalau manajemen bisa kontrol ini, ditambah revenue terus naik, laba bersih bisa segera berbalik positif. Apalagi tren rugi sudah turun drastis lebih dari 60% dalam setahun. Jadi turnaround potensial sangat mungkin terjadi.
Kalau melihat laporan keuangan PRIM, banyak hal yang aneh. Mulai dari aset, utang, sampai model bisnis, ada tanda-tanda yang sebetulnya bisa jadi peringatan dini. Misalnya belanja modal untuk beli aset tetap di semester I 2025 cuma Rp2,9 miliar, padahal setahun penuh 2024 mereka bisa nambah aset sampai Rp102,9 miliar. Bahkan kalau angka semester I digandakan pun hasilnya masih jauh lebih kecil. Untuk rumah sakit yang mestinya terus investasi alat medis dan fasilitas, angka segini terkesan minim banget.
Bisa ditafsirkan sebagai tanda stagnasi, atau bahkan masalah pendanaan. Tambah parah, aset tetap senilai Rp560,4 miliar cuma diasuransikan Rp200 miliar atau sekitar 36% saja. Kalau ada bencana besar, risiko kerugian bisa benar-benar menghantam operasional. Sementara itu, Rp183,1 miliar aset non lancar ternyata berasal dari skema BOT, artinya setelah 30 tahun harus diserahkan ke pihak lain. Jadi meski sekarang terlihat ada aset besar, sebenarnya itu bukan milik permanen.
Lalu ada juga uang muka pembelian tanah Rp100 miliar yang mandek sejak 2020. Empat tahun lebih tidak tuntas-tuntas, padahal perjanjian awalnya jelas dengan pembayaran bertahap. Dana segede itu nyangkut tanpa hasil produktif jelas bikin tanda tanya besar. Dari sisi utang, memang rasio liabilitas terhadap ekuitas hanya 12%, kelihatan aman. Tapi kalau dilihat lebih detail, semua liabilitas keuangan jatuh tempo dalam 3 bulan. Jadi tiap saat manajemen harus siap sedia putar kas cepat. Kalau arus kas seret sedikit saja, bisa langsung goyang likuiditasnya.
Bagian rugi laba juga memperlihatkan masalah mendasar. Gross profit semester I 2025 Rp41,3 miliar, tapi biaya administrasi Rp46,4 miliar. Sama juga dengan periode 2024, biaya administrasi lebih besar dari gross profit. Artinya model bisnisnya memang dari sananya sudah tekor, revenue setelah biaya langsung tidak sanggup menutup biaya overhead.
Ditambah lagi, pendapatan lain-lain yang biasanya jadi penyelamat turun dari Rp1,56 miliar ke Rp694 juta. Jadi bantalan tambahan pun menipis. Dari sisi revenue, memang ada peningkatan jadi Rp166,9 miliar di semester I 2025, naik dari Rp136,4 miliar di 2024, tapi kontraknya sangat bergantung pada BPJS yang sifatnya tahunan. Setiap tahun harus diperpanjang, dan itu jelas bikin ketidakpastian. Ada juga pendapatan temporer dari klaim Covid-19, yang jelas tidak akan berulang terus.
Meski begitu, ada secercah kabar baik. Rugi bersih mengecil dari Rp13,4 miliar di semester I 2024 jadi Rp5,0 miliar di semester I 2025. Kas operasi juga membaik signifikan dari Rp28 juta jadi Rp5,56 miliar. Ini memperlihatkan perbaikan arus kas jangka pendek. Ditambah lagi, fixed asset mereka belum diagunkan sehingga masih ada fleksibilitas. Rasio utang juga rendah, jadi secara solvabilitas masih cukup aman.
Kalau kita tarik napas panjang lalu membedah detail beban PT Royal Prima Tbk sampai pertengahan 2025, ceritanya jadi seperti puzzle yang sebagian kepingnya rapi tapi ada juga yang bikin bingung. Dari sisi beban pokok pendapatan atau COGS, angka totalnya naik ke Rp125,6 miliar dari Rp110,1 miliar di periode yang sama tahun lalu, berarti tumbuh 14,1%. Kenaikan ini masih lebih rendah dibanding pertumbuhan revenue yang tembus 22,3% ke Rp166,9 miliar, sehingga rasio COGS terhadap revenue turun dari 80,65% jadi 75,23%.
Artinya margin kotor yang biasanya jadi indikator kesehatan operasional mulai membaik, perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan setiap rupiah pendapatan. Tapi kalau ditengok lebih dalam, ada beberapa komponen yang bergerak liar. Biaya fasilitas rumah sakit melonjak 39,35% ke Rp30,4 miliar, padahal revenue hanya naik 22,3%. Kenaikan tajam ini memberi sinyal biaya operasional gedung, alat, dan utilitas rumah sakit mungkin makin berat.
Lalu depresiasi juga ikut naik 30,49% ke Rp15,4 miliar, mencerminkan adanya aset baru yang masuk buku dan otomatis jadi beban meski sifatnya non cash. Untungnya biaya obat dan suplai medis justru turun 3,96% ke Rp42,5 miliar, memberi sedikit ruang bernapas.
Kalau beralih ke beban administrasi atau SGA, totalnya juga naik tapi lebih kalem, dari Rp42,9 miliar jadi Rp46,5 miliar atau naik 8,3%. Kalau dilihat ke revenue, rasionya bahkan membaik karena turun dari 31,45% ke 27,85%.
Ini tanda bahwa manajemen lumayan bisa menahan laju pengeluaran administrasi seiring pertumbuhan pendapatan. Namun detail di dalamnya menyimpan cerita yang agak janggal. Pos gaji dan tunjangan naik 6,68% ke Rp23,1 miliar, masih wajar sejalan dengan aktivitas operasional. Biaya kantor naik 15,83% ke Rp10 miliar, juga bisa dimaklumi karena biasanya ada penyesuaian harga sewa atau biaya listrik dan listrik kantor. Tetapi pos lain yang namanya samar, yaitu lain-lain, tiba-tiba melonjak 121,79% dari Rp1,26 miliar ke Rp2,8 miliar.
Kenaikan ini jelas tidak sehat karena jauh di atas pertumbuhan pendapatan dan membuat kategori yang sebenarnya harus kecil malah jadi signifikan. Transparansi di bagian ini rendah dan bisa menimbulkan tanda tanya besar, apalagi kalau manajemen tidak bisa menjelaskan detailnya. Depresiasi di sisi administrasi juga naik 39,88% ke Rp3 miliar, konsisten dengan ekspansi aset yang tadi terlihat di COGS, sementara biaya transportasi justru turun 18,89% dan pajak anjlok 65,32%, yang malah membuat total SGA tidak naik setinggi COGS.
PRIM memang bisa klaim berhasil memperbaiki efisiensi karena dua indikator penting yaitu rasio COGS dan rasio SGA terhadap revenue sama-sama turun. Dampaknya terlihat nyata pada kerugian bersih yang mengecil dari minus Rp13,4 miliar di 2024 jadi minus Rp5,05 miliar di 2025. Itu langkah maju yang berarti manajemen mampu menjaga biaya agar tidak lari terlalu jauh meski revenue naik cukup tinggi. Tetapi ada catatan penting yang tidak bisa diabaikan.
Lonjakan biaya fasilitas rumah sakit dan depresiasi yang jauh di atas pertumbuhan revenue menunjukkan ekspansi aset dan infrastruktur yang mungkin terlalu cepat. Kalau revenue tidak bisa mengikuti, beban ini bisa jadi masalah jangka panjang karena sifatnya berulang setiap periode. Yang lebih mengkhawatirkan justru pos lain-lain di beban administrasi, karena naiknya lebih dari dua kali lipat tanpa penjelasan jelas. Dalam laporan keuangan, pos abu-abu seperti ini biasanya jadi sinyal manajemen masih kurang disiplin dalam pencatatan atau ada potensi biaya yang tidak efisien.
Dengan kata lain, Royal Prima memang terlihat ada perbaikan di permukaan, tapi di balik layar masih ada kantong biaya yang berisiko menggerus margin. Investor atau analis yang cermat sebaiknya menyorot dua hal. Pertama, apakah lonjakan biaya fasilitas rumah sakit akan terus berlanjut atau bisa dikendalikan. Kedua, apa isi detail pos lain-lain yang melonjak 121,79% itu.
Karena selama tidak ada transparansi, pos tersebut bisa jadi lubang hitam dalam laporan keuangan yang membatalkan semua efisiensi yang sudah dicapai di sisi lain. Jadi meski kerugian menyusut dan margin membaik, cerita di balik angka ini belum bisa dibilang happy ending. Masih ada pekerjaan rumah besar dalam pengendalian biaya yang tidak jelas dan monitoring aset baru agar tidak jadi beban yang malah menenggelamkan perbaikan yang sudah diperoleh.
PRIM memang sedang ada di persimpangan. Di satu sisi revenue naik, rugi mengecil, arus kas operasi membaik, dan beban utang ringan. Tapi di sisi lain, ada masalah struktural seperti biaya administrasi yang lebih besar dari gross profit, uang muka tanah yang mangkrak, aset yang tidak sepenuhnya milik permanen, hingga ketergantungan kontrak jangka pendek BPJS. Jadi meski di permukaan tampak ada perbaikan, pondasinya masih rapuh. Investor atau analis yang jeli akan menganggap ini bukan sekadar cerita turnaround, tapi juga potensi jebakan kalau tidak ada perubahan model bisnis dan strategi investasi aset.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
