SERTIFIKASI PASAR MODAL

Punya impian untuk bekerja di industri pasar modal Indonesia?. Ada beberapa syarat yang diperlukan salah satunya adalah memiliki sertifikasi.

Dalam pasar modal di Indonesia terdapat lembaga yang melakukan pelatihan dan sebagai sertifikasi profesi pasar modal yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu The Indonesia Capital Market Institute (TICMI).

TICMI menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi pasar modal di Indonesia. 

Pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh TICMI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan regulator, investor ritel, institusional, dan perusahaan efek dalam menyiapkan SDM yang terampil, memiliki kecakapan profesi dibidang pasar modal, serta memahami hukum dan etika yang berlaku.

Beberapa sertifikasi profesi pasar modal yang disediakan oleh lembaga TICMI adalah sebagai berikut:

• Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)

adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.

Izin WPPE adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.

Perantara Pedagang Efek (yang selanjutnya disingkat PPE) adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

Berikut merupakan jabatan yang harus memiliki Izin WPPE yaitu :

1. Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek.
2. Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran.
3. Pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko.
4. Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan dan/atau audit internal.
5. Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan Efek.

Sertifikat keahlian WPPE dapat digunakan untuk pengajuan permohonan Izin WPPE sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan Izin WPPE.

Izin WPPE mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin WPPE dan dapat diperpanjang.

Izin WPPE tidak berlaku jika masa berlakunya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.

• Pengelola Dana Manajer Investasi (MI)

adalah orang yang melakukan pembentukan portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham dan obligasi.

Secara dasar mirip dengan broker, bedanya broker bekerja berdasarkan perintah nasabah sementara Manajer Investasi melakukannya berdasarkan perintah dia sendiri.

Untuk menjadi seorang pengelola, yang bersangkutan harus memiliki izin Wakil Manajer Investasi , memiliki Gelar CFA juga bisa menjadi nilai plus.

• Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.

Izin orang perseorangan sebagai WPEE yang selanjutnya disebut sebagai Izin WPEE adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.

PEE adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual serta WPEE wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan sekuritas mana saja yang memiliki ijin PPE, PEE dan MI bisa dilihat di artikel : Kode Perusahaan Sekuritas di Indonesia 

WPEE wajib dimiliki oleh :

1. Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek.
2. Pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek.
3. Pegawai dengan posisi jabatan di bawah direktur yang membawahkan unit yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek.

Masa Berlaku Izin WPEE Izin WPEE mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin WPEE dan dapat diperpanjang.

Izin WPEE tidak berlaku jika masa berlakunya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.

• Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) 

adalah orang perseorangan atau badan  usaha yang pengurus  dan pegawainya memiliki pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang syariah, yang memberikan  nasihat dan atau mengawasi pelaksanaan  penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan atau memberikan pernyataan  kesesuaian syariah atas  produk  atau  jasa syariah di Pasar Modal.

Tugas dan wewenang ASPM  yaitu:

1. Memberikan  arahan dan  saran  kepada  Direksi  dan Dewan  Komisaris  perusahaan  mengenai  hal-hal  yang berkaitan dengan Prinsip Syariah di dalam Pasar Modal
2. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan untuk menerapkan Prinsip  Syariah  di Pasar Modal dalam usaha perusahaan
3. Melakukan  penelaahan  secara  rutin  atas  perlakukan yang diterapkan pada perusahaan berkaitan dengan Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal 
4. Memberikan  peringatan  tertulis  kepada  Direksi perusahaan  paling  lama  2  (dua)  hari  kerja  setelah ditemukannya  penyimpangan  dan  meminta  Direksi untuk  segera  melakukan  upaya  perbaikan  paling  lambat 10  (sepuluh)  hari  kerja  setelah  diterimanya  peringatan tertulis tersebut dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris
5. Menjaga kerahasiaan  dokumen,  data,  dan  informasi perusahaan
6. Meminta  data  dan  informasi  kepada  perusahaan  dalam rangka  pengawasan  pelaksanaan  penerapan  Prinsip Syariah di Pasar Modal
7. Melakukan pendampingan pada perusahaan untuk berdiskusi  dengan  Dewan  Syariah  Nasional , Majelis Ulama Indonesia
8. Memberikan  pernyataan  kesesuaian  syariah  terhadap Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  atas  produk  atau  jasa syariah di Pasar Modal.

ASPM harus mendapat izin dari OJK dengan mengirimkan surat permohonan ke OJK serta melengkapi beberapa persyaratan. Masa berlaku izin untuk menjadi  ASPM adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang.