PT Wijaya Karya (WIKA) yang sejak lama dikenal sebagai salah satu perusahaan konstruksi kebanggaan Indonesia kini menghadapi krisis keuangan yang benar-benar parah. Perusahaan yang berdiri pada 29 Maret 1961 ini awalnya digadang-gadang menjadi motor pembangunan nasional dengan bisnis yang merambah ke konstruksi, properti, energi, hingga fabrikasi.
Namun kenyataannya, pada semester I 2025 WIKA justru mencatat rugi komprehensif Rp1,707 triliun hanya dalam 6 bulan. Kerugian itu langsung memperlebar defisit akumulasi menjadi Rp11,202 triliun, angka yang menandakan bahwa masalah mereka bukan sekadar sesaat, melainkan akumulasi dari bertahun-tahun kinerja buruk dan pembengkakan beban utang.
Krisis ini sebenarnya sudah mulai terlihat ketika pada 18 Desember 2023 Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham WIKA. Penyebabnya, WIKA menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah 2020 Seri A sebesar Rp184 miliar yang jatuh tempo pada tanggal tersebut.
Meskipun akhirnya berhasil membayar pada Februari 2024, kejadian itu menjadi tanda jelas bahwa likuiditas perusahaan benar-benar kering. Dan puncaknya terjadi pada 23 Agustus 2025 ketika WIKA resmi mengumumkan gagal bayar kepada OJK setelah tidak bisa memenuhi kewajiban atas beberapa obligasi dan sukuk yang diatur dalam perjanjian dengan para trustee.
Masalah utama WIKA tidak hanya terletak pada arus kas yang negatif, tetapi juga pada pembentukan cadangan kerugian alias impairment yang begitu besar. Piutang usaha macet mencapai Rp629 miliar, retention receivable sebesar Rp155 miliar, dan piutang lain-lain melonjak drastis menjadi Rp1,377 triliun.
Lonjakan terbesar datang dari WIKA Realty yang harus mencatat cadangan Rp1,137 triliun terkait sengketa dengan PT Wijaya Karunia Realtindo. Belum lagi proyek-proyek dalam pembangunan senilai Rp2,814 triliun yang statusnya masih menggantung dalam arbitrase, mediasi, atau sekadar addendum kontrak. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa banyak biaya proyek WIKA tidak bisa dikonversi menjadi kas masuk.
Investasi di proyek kereta cepat Jakarta–Bandung juga menjadi salah satu biang kerok. WIKA menanamkan dana besar di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) namun justru menanggung impairment sebesar Rp4,322 triliun, sementara kepemilikan mereka terdilusi dari 39,12% menjadi 33,36% setelah KAI masuk sebagai pemegang saham baru. Nilai tercatat investasi WIKA di KSO proyek kereta cepat ini mencapai Rp5,347 triliun per Juni 2025, namun yang dibukukan justru rugi Rp140 miliar untuk tahun berjalan. Jadi bukannya membawa keuntungan, proyek prestisius ini malah membuat keuangan WIKA berdarah-darah.
Selain itu, klaim proyek yang gagal ditagih juga memperparah situasi. Klaim terhadap PT Angkasa Pura I maupun PT Chevron Pacific Indonesia ditolak, sementara kasus hukum dengan PT Maju Gemilang Serpong masih berlarut-larut di tingkat banding meski WIKA Gedung sempat menang di BANI. WIKA Beton pun terseret kasus dugaan penggelapan lahan. Bahkan pada November 2024 WIKA dan WIKA Realty kehilangan kontrol atas HIPRO, dengan kepemilikan yang kemudian diklasifikasikan ulang sebagai investasi asosiasi. Semua ini menambah beban kerugian sekaligus membuat posisi ekuitas semakin rapuh.
Beban keuangan jadi pukulan berikutnya. Semester I 2025, WIKA harus membayar biaya bunga Rp1,390 triliun. Dengan revenue yang stagnan, hampir seluruh hasil usaha justru habis untuk menutup bunga, belum termasuk pokok pinjaman. Situasi inilah yang membuat covenant utang mereka banyak yang dilanggar. Kreditur menetapkan syarat-syarat seperti debt service coverage ratio atau debt to equity ratio tertentu, dan WIKA jelas tidak mampu menjaganya.
Kalau ditelisik satu per satu, daftar kreditur WIKA memang panjang. Dari sisi obligasi, total outstanding mencapai Rp8 triliun. Obligasi Berkelanjutan I 2020 terdiri dari Seri A Rp231 miliar bunga 8,60% jatuh tempo Desember 2025, Seri B Rp429 miliar bunga 9,25% jatuh tempo Desember 2025, dan Seri C Rp740 miliar bunga 9,85% jatuh tempo Desember 2027.
Lalu ada Obligasi Berkelanjutan I 2021, Seri A Rp495 miliar bunga 8,50% jatuh tempo Maret 2026, Seri B Rp745,5 miliar bunga 9,10% jatuh tempo Maret 2026, dan Seri C Rp1,259 triliun bunga 9,75% jatuh tempo Maret 2028. Obligasi Berkelanjutan II 2021 mencatat Seri B Rp197 miliar bunga 8,55% jatuh tempo September 2026 dan Seri C Rp982 miliar bunga 9,25% jatuh tempo September 2028.
Kemudian Obligasi Berkelanjutan II 2022 meliputi Seri A Rp593,95 miliar bunga 6,50% jatuh tempo Februari 2025, Seri B Rp730,9 miliar bunga 7,75% jatuh tempo Februari 2027, dan Seri C Rp425,15 miliar bunga 8,30% jatuh tempo Februari 2029. Terakhir Obligasi Berkelanjutan III 2022 terdiri dari Seri A Rp479,8 miliar bunga 9,90% jatuh tempo November 2025, Seri B Rp275,23 miliar bunga 10,50% jatuh tempo November 2027, dan Seri C Rp449,85 miliar bunga 10,90% jatuh tempo November 2029. Semua obligasi ini dipercayakan kepada Bank Mega sebagai trustee.
Selain obligasi, WIKA juga punya sukuk mudharabah outstanding Rp2,27 triliun. Seri-serinya pun banyak dengan nisbah yang bervariasi antara 37% sampai 72%. Misalnya Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I 2020 Seri B Rp159 miliar jatuh tempo Desember 2025 dan Seri C Rp157 miliar jatuh tempo Desember 2027. Ada juga Sukuk Berkelanjutan I 2021 Seri A Rp134,3 miliar jatuh tempo Maret 2026, Seri B Rp211,6 miliar, dan Seri C Rp154,1 miliar jatuh tempo Maret 2028.
Sukuk Berkelanjutan II 2021 Seri B Rp91,5 miliar jatuh tempo September 2026 dan Seri C Rp333 miliar jatuh tempo September 2028. Lalu Sukuk Berkelanjutan II 2022 Seri A Rp412,9 miliar jatuh tempo Februari 2025, Seri B Rp176,05 miliar jatuh tempo Februari 2027, Seri C Rp161,05 miliar jatuh tempo Februari 2029. Ditambah Sukuk Berkelanjutan III 2022 Seri A Rp109,3 miliar jatuh tempo November 2025, Seri B Rp32 miliar jatuh tempo November 2027, dan Seri C Rp140,49 miliar jatuh tempo November 2029. Semuanya juga ditangani oleh Bank Mega sebagai trustee.
Utang Medium Term Notes juga tidak kalah pelik. Totalnya Rp1,692 triliun, dengan bunga super tinggi mencapai 11%–12%. Ada Obligasi Konversi I Rp950 miliar dengan trustee Bank BJB jatuh tempo Desember 2038, MTN IX WIKA Realty 2019 Rp545 miliar jatuh tempo Agustus 2029, MTN VIII WIKA Realty 2019 Rp210 miliar jatuh tempo Juli 2028, dan MTN IV Hotel Indonesia Natour Rp50 miliar yang kemudian dialihkan ke HIPRO. Semua MTN ini dikelola dengan berbagai jaminan mulai dari fidusia piutang hingga aset properti, tapi tetap saja menambah tumpukan kewajiban.
Lalu ada pinjaman bank jangka panjang senilai Rp19,256 triliun. Mayoritas justru berasal dari BUMN perbankan sendiri. Bank Mandiri BMRI memberikan Rp8,19 triliun dengan jaminan tagihan proyek, rekening, aset tetap, bahkan saham anak usaha. Bank Rakyat Indonesia BBRI Rp2,01 triliun, Bank Negara Indonesia Rp1,86 triliun, Sarana Multi Infrastruktur Rp1,56 triliun, Eximbank Rp761 miliar, Indonesia Infrastructure Finance Rp522 miliar, Bank Syariah Indonesia Rp269 miliar, dan BTN Rp161 miliar.
Dari pihak swasta, kreditur utama antara lain BTPN Rp1,54 triliun, Bank Panin Rp779 miliar, Bank DKI Rp734 miliar, BJB Rp546 miliar, ICBC Rp185 miliar, dan Danamon Rp130 miliar. HSBC bahkan sempat memberi pinjaman Rp1,06 triliun tapi sudah lunas awal 2025 setelah menimbulkan keuntungan kurs Rp688 miliar.
Pinjaman anak usaha juga tidak kecil. Totalnya Rp5,6 triliun, termasuk sindikasi WIKA Serpan Rp1,93 triliun yang krediturnya gabungan Mandiri, BSI, BNI, SMI, dan bank daerah. Ada pula sindikasi WTJJ Rp893 miliar untuk proyek air minum Jatiluhur dengan kreditur Mandiri, SMI, dan BJB. Anak usaha lain seperti WIKA Beton, WIKA Realty, WIKA Ikon, dan WIKA Industri Energi juga punya kredit masing-masing ke Bank Mandiri, CIMB Niaga, BTN, Mayapada, Victoria, hingga BRI. Semua dengan covenant ketat seperti DER maksimal, DSCR minimal, hingga ekuitas positif.
Selain pinjaman besar, WIKA masih punya utang usaha Rp5,556 triliun kepada vendor dan subkontraktor. Nama-nama seperti KSO WIKA–Jaya Konstruksi Rp86,7 miliar, Semen Indonesia Rp55,8 miliar, dan PTPP Rp37,6 miliar muncul sebagai kreditur. Belum lagi skema supply chain financing lewat BNI, BRI, Mandiri, BSI, dan BTN yang sebagian utangnya malah direstrukturisasi jadi pinjaman jangka panjang. Ada juga utang lain-lain Rp544 miliar yang termasuk kewajiban ke Pegadaian Rp707 miliar, PT Jakarta River City Rp24 miliar, dan PT Kurnia Rejeki Gemilang Rp16 miliar.
Melihat betapa panjang daftar kreditur ini, jelas WIKA kini ibarat terjebak dalam jaring utang yang nyaris mustahil diurai. Dari obligasi, sukuk, MTN, pinjaman bank, utang vendor, sampai sengketa proyek, semuanya menekan arus kas perusahaan. Beban bunga yang tinggi, impairment yang membengkak, dan proyek besar yang gagal memberikan keuntungan justru membuat WIKA berada di tepi jurang. Semua demi proyek kereta cepat yang tadinya diproyeksikan menjadi simbol modernisasi, tapi kini berubah menjadi beban finansial paling mematikan di neraca WIKA.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
