Pasar modal Indonesia lagi heboh setelah kabar Sri Mulyani mundur dari kursi Menkeu. Efeknya langsung terasa di IHSG yang sempat anjlok sekitar 1% intraday, terutama karena saham perbankan yang jadi tulang punggung indeks banyak dijual investor. Alasannya simpel, Sri Mulyani selama ini dianggap simbol disiplin fiskal. Begitu diganti, investor khawatir defisit APBN bisa lebih longgar, penerbitan SBN bertambah, yield obligasi naik, dan ujung-ujungnya valuasi bank terganggu.
Bank itu kan banyak pegang surat berharga, jadi kalau imbal hasil naik harga obligasi mereka turun. Plus, risiko cost of fund juga meningkat kalau Bank Indonesia harus jaga suku bunga lebih tinggi. Jadi wajar sektor perbankan langsung kena hantam.Di sisi lain, saham rokok malah melesat. Misalnya saham HMSP dan GGRM bisa loncat sampai belasan persen di momen seperti ini. Kenapa bisa begitu? Karena ada ekspektasi politik. Sri Mulyani identik dengan kebijakan fiskal ketat, termasuk soal Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tiap tahun naik bikin pusing emiten rokok.
Dengan masuknya menteri baru, investor langsung berasumsi bahwa kebijakan cukai bisa lebih ringan. Harapan sederhana itu cukup untuk memicu euforia beli di sektor rokok. Kalau cukai naik 10% misalnya, margin laba perusahaan bisa tergerus signifikan. Tapi kalau kenaikan cukai ditahan atau malah batal, saham rokok bisa langsung rally.
Data 2023 sempat mencatat abnormal return harian emiten rokok turun sekitar -2,87% saat pengumuman kenaikan cukai dan cumulative abnormal return sampai -10,20% dalam beberapa hari. Sebaliknya, waktu pemerintah batal menaikkan cukai 2025, saham GGRM dan HMSP sempat terbang lebih dari 8-10% dalam sehari.
Saham rokok memang sektor defensif. Perokok itu jarang berhenti walau ekonomi lagi seret. Jadi demand relatif stabil. Yang bikin naik turun cuma satu, regulasi cukai. Makanya tiap ada sinyal cukai lebih lunak, pasar langsung antusias. Momentum pergantian Menkeu ini dianggap salah satu sinyal itu. Investor menilai menteri baru bisa jadi lebih kompromistis soal target penerimaan negara, khususnya dari rokok. Apalagi kontribusi cukai rokok ke APBN itu besar, sekitar 11-12% dari total penerimaan perpajakan. Jadi kalau menteri baru ambil kebijakan lebih ramah industri, pasar menilai margin rokok bisa lebih aman.
Tapi apakah APBN bisa selamat tanpa Sri Mulyani? Jawabannya masih bisa. Indonesia punya pagar hukum defisit maksimal 3% PDB dan rasio utang maksimal 60% PDB. Tahun 2024 defisit hanya 2,29% PDB dan RAPBN 2025 disusun sekitar 2,5%. Artinya meski ada perubahan figur, selama pagar aturan ini dipatuhi, kredibilitas fiskal masih aman. Yang jadi perhatian adalah komunikasi Menkeu baru. Kalau dia tegas bilang tetap jaga defisit di bawah 3% dan utang di bawah 60%, pasar akan lebih tenang. Tapi kalau mulai ada wacana melonggarkan pagar itu, risk premium bisa naik, yield SBN bisa melonjak, rupiah bisa ikut tertekan, dan bank kembali jadi korban.
Jadi, pasar hari ini bereaksi sesuai logika masing-masing sektor. Saham bank jatuh karena investor takut disiplin fiskal kendor, beban pendanaan naik. Saham rokok terbang karena ada harapan menteri baru lebih ringan soal cukai, yang bisa menjaga margin laba. APBN masih bisa selamat tanpa Sri Mulyani asalkan aturan 3% defisit dan 60% utang tetap dijaga, dan komunikasi fiskal ke publik jelas. Pasar lagi main di ranah sentimen, tapi sentimen ini punya dasar kuat karena langsung berkaitan dengan kebijakan yang menggerakkan laba perusahaan dan kredibilitas fiskal negara.
Padahal kan belom tentu itu begitu ada menteri baru, cukai langsung turun. Tapi bandarnya udah goreng duluan. Pasar modal memang sering jalan duluan hanya dengan asumsi, meskipun kebijakan riil belum tentu berubah. Dalam kasus Sri Mulyani mundur, sama sekali belum ada jaminan menteri baru bakal menahan atau menurunkan cukai rokok. Tapi bandar dan trader sudah main di ekspektasi. Mereka pakai logika sederhana, menteri lama keras soal cukai, menteri baru mungkin lebih longgar, dan harapan ini cukup buat bikin harga saham rokok langsung loncat.
Padahal kenyataannya proses penetapan Cukai Hasil Tembakau tetap lewat mekanisme APBN dan harus diputuskan pemerintah secara resmi. Sumbangan cukai rokok ke penerimaan negara sekitar 11-12% per tahun, jadi gak gampang bagi siapapun untuk tiba-tiba melunakkan kebijakan tanpa hitung risiko APBN. Artinya ekspektasi pasar sering kali lebih emosional ketimbang fundamental.
Inilah kenapa saham rokok bisa jadi gorengan instan. Begitu ada katalis politik atau rumor soal cukai, bandar langsung manfaatkan buat bikin reli cepat. Investor ritel yang masuk tanpa lihat realita kebijakan sering jadi korban kalau ternyata cukai tetap naik. Jadi benar, belum tentu kebijakan berubah, tapi bandarnya sudah mainkan sentimen supaya harga terbang. Begitulah cara market bekerja, lebih banyak bergerak karena persepsi ketimbang fakta yang sudah pasti.
Disclaimer : Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!