Dahulu, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) merupakan simbol kebanggaan nasional. Didirikan sejak era Hindia Belanda, perusahaan ini dikenal sebagai pelopor industri farmasi modern di Indonesia. Mereka memiliki segalanya: jaringan apotek yang tersebar luas, pabrik obat, distribusi nasional, hingga lini klinik dan laboratorium kesehatan.
Namun hari ini, KAEF lebih menyerupai mesin tua yang rusak tapi terus dipaksa menyala, didorong oleh pinjaman dari induk usahanya dan ekspektasi perubahan yang belum juga datang. Per kuartal tiga tahun 2024, perusahaan mencatatkan kerugian bersih Rp550 miliar, sementara kas hanya tersisa Rp505 miliar, dan arus kas operasional minus Rp112,9 miliar.
Utang berbunga bahkan sudah menembus Rp5,8 triliun, dan dalam tiga bulan terakhir saja, perusahaan harus menanggung beban bunga sebesar Rp214 miliar—angka yang tidak tertutupi oleh pendapatan operasional.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah hingga akhir Mei 2025, laporan keuangan tahunan 2024 dan Q1 2025 belum juga dirilis. Ini bukan sekadar kelalaian teknis. Sebagai perusahaan publik dan bagian dari holding BUMN, ketidakpatuhan terhadap tenggat pelaporan mencerminkan krisis tata kelola yang dalam.
Masalah Kimia Farma bukan pada pendapatan, yang masih di atas Rp10 triliun. Bukan juga pada pangsa pasar, karena jaringan apoteknya masih menjadi yang terbanyak di Indonesia.
Masalahnya terletak pada struktur operasional yang terlalu luas, namun tidak efisien. KAEF memproduksi bahan baku farmasi melalui KFSP dan SIL, memproduksi obat di Phapros, mendistribusikan lewat KFTD, menjual di apotek KFA, menjalankan klinik di bawah KFD, bahkan sempat mencoba ekspansi ke Timur Tengah. Namun dari seluruh unit tersebut, hanya distribusi yang mencatatkan laba. Sisanya:
- KFA rugi Rp695 miliar
- Unit manufaktur rugi lebih dari Rp1 triliun
- Lini klinik juga masih mencatat kerugian
Ketika arus kas mulai mengering dan bank mulai enggan memberikan pinjaman, KAEF mengandalkan induk usahanya, Bio Farma, yang memberikan pinjaman senilai Rp467 miliar untuk melunasi kewajiban ke Maybank dan Danamon.
Namun, pinjaman ini berbunga 7,4%–7,65%, dengan klausul ketat: keterlambatan pembayaran 10 hari dapat membuat Bio Farma mengambil alih operasional. Bahkan program Obligasi Wajib Konversi (OWK) senilai Rp315 miliar yang seharusnya memperkuat ekuitas, baru dikonversi 4%.
Banyak pihak berharap vaksin TBC dari inisiatif global seperti Bill Gates Foundation dapat menjadi penyelamat. Namun perlu dicatat: vaksin tersebut bukan diproduksi oleh KAEF, melainkan Bio Farma.
Peran KAEF kemungkinan hanya sebagai distributor, sebagaimana terjadi saat pandemi COVID-19. Dalam kasus tersebut, revenue memang tercatat, tapi arus kas tidak membaik, bahkan sebagian persediaan divaksin COVID masuk ke penyisihan karena kerusakan, senilai Rp197 miliar.
Harapan terhadap Danantara, lembaga investasi negara yang bertugas mereformasi BUMN, masih sekadar wacana. Hingga kini, belum ada suntikan modal atau aksi penyelamatan langsung dari Danantara. Semua bantuan masih datang dari Bio Farma, yang juga terbatas kapasitasnya.
Solusi jangka pendek seharusnya berfokus pada:
- Penutupan unit usaha yang terus merugi
- Konsolidasi jaringan apotek
- Percepatan konversi OWK
- Restrukturisasi manajemen
- Fokus penuh pada bisnis distribusi yang terbukti masih menghasilkan
Mengapa saham KAEF masih dibeli jawabannya karena valuasi saat ini sangat terdiskon. Jika restrukturisasi benar-benar dijalankan, jika Bio Farma mengubah utang menjadi ekuitas, jika Danantara turun tangan, dan jika vaksin TBC menjadi program nasional, maka KAEF bisa pulih.
Namun, itu semua tergantung pada banyak faktor “jika”. Sementara alasan untuk tidak membeli? Cukup satu: perusahaan ini belum menunjukkan keinginan dan langkah konkret untuk berubah.
Dengan laporan keuangan yang terlambat, kas yang menipis, utang yang membengkak, dan birokrasi yang tidak adaptif, KAEF saat ini bukan sekadar perusahaan yang sedang bermasalah. KAEF adalah masalah itu sendiri.
