Kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 16 Juli 2025 seolah jadi kabar besar yang dipoles dengan narasi kemenangan diplomatik. Trump dengan gaya khasnya menyebut Indonesia sebagai sahabat besar Amerika dan memuji Presiden Prabowo setinggi langit. Tapi begitu isi kesepakatan dibaca secara utuh, narasinya berubah jadi cerita asimetris yang cukup pahit ditelan.
Indonesia setuju untuk belanja besar-besaran dari Amerika Serikat, mulai dari energi senilai USD15 miliar atau sekitar Rp247,5 triliun, lalu produk pertanian senilai USD4,5 miliar atau Rp74,25 triliun, dan paling mengejutkan adalah pembelian 50 unit pesawat Boeing, yang mayoritas terdiri dari seri 777. Sementara di sisi lain, ekspor Indonesia ke Amerika tetap dikenai tarif masuk sebesar 19% tanpa ada insentif keringanan apa pun, sedangkan produk Amerika masuk ke Indonesia bebas hambatan tarif dan non tarif. Ini bukan simbiosis mutualisme, ini seperti kita yang belanja, kita juga yang disuruh bayar bea masuk, sementara mereka bebas masuk seenaknya ke pasar kita.
Yang membuat publik geleng-geleng bukan hanya angka belanja yang luar biasa besar, tapi terutama pilihan barang yang dibeli, pesawat Boeing. Di tengah dunia yang sedang waswas dengan rekam jejak keselamatan Boeing, Indonesia justru commit beli 50 unit pesawat dari pabrikan yang selama lima tahun terakhir dihantui berbagai kecelakaan dan skandal produksi. Mulai dari tragedi Lion Air JT610 dan Ethiopian Airlines 302 yang menewaskan ratusan orang akibat software MCAS yang gagal, hingga pintu pesawat Alaska Airlines yang tiba-tiba copot di udara pada awal 2024 karena baut tidak dipasang.
Belum selesai dengan dua itu, awal 2025 publik dunia dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Air India Boeing 787 yang menyebabkan 260 orang meninggal akibat fuel switch error yang mematikan mesin saat di udara. Laporan demi laporan muncul dari NTSB dan FAA yang menyoroti cacat desain, kelalaian pabrik, bahkan tekanan korporasi yang terlalu fokus mengejar laba ketimbang keselamatan. Boeing bukan cuma gagal di teknis, tapi juga di budaya perusahaan. Kalau melihat semua rekam jejak itu, pertanyaannya sederhana, kenapa Indonesia justru beli Boeing, dan dalam jumlah besar pula?
Sementara itu, dunia penerbangan saat ini cenderung beralih ke Airbus. Maskapai-maskapai besar seperti Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, hingga Singapore Airlines mulai mengurangi ketergantungan pada Boeing dan lebih memilih Airbus karena alasan efisiensi bahan bakar, reliabilitas, dan yang paling penting, keselamatan. Bahkan Garuda dan Citilink juga lebih banyak memakai armada Airbus karena lebih cocok untuk rute domestik dan regional.
Airbus punya citra yang lebih stabil, backlog order yang rapi, dan manajemen purna jual yang jelas. Jadi ketika pemerintah Indonesia malah belanja Boeing, wajar jika publik mempertanyakan keputusan tersebut. Apa memang tidak ada opsi lain? Apa memang tidak bisa negosiasi dengan Uni Eropa dan beli Airbus sekaligus buka kerja sama dagang yang lebih seimbang? Kalau memang alasannya demi hubungan strategis dengan Amerika, tentu publik juga berhak bertanya, sampai sejauh mana kita rela kompromi terhadap kepentingan sendiri hanya demi pujian sepihak?
Kalau pun pembelian Boeing itu sudah tidak bisa ditarik karena bagian dari paket besar kesepakatan bilateral, paling tidak ada tindakan simbolik yang bisa dilakukan. Misalnya, pemerintah bisa menetapkan bahwa pesawat-pesawat Boeing ini akan digunakan untuk penerbangan pejabat tinggi dan keperluan protokoler negara saja.
Jadi kalau pun terjadi hal yang tidak diinginkan, yang bertanggung jawab tetap yang mengambil keputusan. Masyarakat dan maskapai lokal bisa tetap menggunakan armada Airbus atau pesawat lain yang punya rekam jejak keselamatan yang lebih baik. Karena satu hal yang tidak bisa ditoleransi adalah kompromi terhadap nyawa. Keselamatan publik tidak bisa jadi korban dari deal politik.
Dan kalau kita bicara soal prioritas belanja negara, maka pembelian pesawat jumbo ini terasa tidak nyambung dengan kenyataan di lapangan. Saat ini masyarakat sedang menghadapi kelangkaan LPG 3 kg di banyak daerah. Harga LPG nonsubsidi melonjak. Distribusi sering tidak merata. Warga mengeluh tabung gas susah dicari dan kalaupun ada, harganya selangit.
Dalam situasi seperti ini, sangat masuk akal jika pemerintah mempertimbangkan untuk mengganti sebagian dari komitmen belanja pesawat itu menjadi pembelian LPG atau LNG dari Amerika. Kita butuh energi murah dan terjangkau, bukan pesawat mahal yang tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Jika memang pemerintah bisa mengamankan kontrak jangka panjang untuk pasokan LPG, itu akan jauh lebih bermanfaat secara langsung dan terasa dampaknya ke rumah tangga.
Yang patut diapresiasi dari pemerintah adalah keberhasilannya menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika dari 32% menjadi 19%. Ini pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh karena Trump dikenal sangat keras dalam urusan tarif dan dagang. Namun sekali lagi, keberhasilan ini tidak boleh menutupi fakta bahwa kesepakatan dagangnya tetap berat sebelah.
Kita belanja ratusan triliun, mereka tetap kenakan tarif tinggi, dan kita tidak mendapat perlakuan istimewa dalam perdagangan. Bahkan bisa dibilang, kita beli lebih banyak, tapi tidak mendapat akses pasar yang setara. Dan lebih parah lagi, kita seperti sedang mensubsidi industri Amerika yang sedang bermasalah dengan membeli produk yang dunia sendiri sudah mulai tinggalkan.
Jadi apakah Indonesia untung dari deal ini? Kalau dilihat dari sisi diplomatik, ya, mungkin ada manfaat dalam jangka pendek. Tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi, industri strategis, keselamatan, dan kepentingan rakyat, maka jawabannya cenderung lebih banyak mudaratnya. Deal ini lebih menguntungkan Amerika, dan kita hanya dapat janji serta pujian retoris.
Pemerintah patut disaluti atas kemampuannya menegosiasikan penurunan tarif, tapi arah belanja dan pemilihan produk justru menciptakan beban baru yang rawan kritik. Semoga di masa depan, pemerintah lebih berani menyusun strategi dagang yang tidak hanya mengejar headline atau relasi politik, tapi sungguh berpihak pada kebutuhan nyata rakyat, efisiensi anggaran, dan keselamatan publik. Karena urusan pesawat bukan sekadar soal diplomasi, tapi soal nyawa. Dan urusan gas bukan cuma soal harga, tapi soal kehidupan sehari-hari.
Mau belajar cara pilih saham yang sehat & potensial secara teknikal dan fundamental? Mulai dari sini!
