Black Diamond Resources (COAL) mendapat somasi dari Kantor Hukum Jaringan Penegakan Hukum Nasional (JPHN), yang kemudian dikonfirmasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada perusahaan. Namun, Black Diamond mempertanyakan objektivitas BEI dalam menangani somasi tersebut. Mereka menilai surat dari BEI tidak dilengkapi dengan surat kuasa dan dokumen identitas yang sah dari JPHN atau pihak yang diwakilinya. Selain itu, somasi yang menjadi dasar surat BEI juga tidak memiliki dokumen pendukung yang bisa membuktikan kebenaran klaim yang diajukan.
Menurut Black Diamond, berdasarkan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2023, somasi yang dijadikan dasar surat BEI seharusnya didukung oleh surat kuasa yang sah. Mengajukan somasi tanpa surat kuasa dan legalitas yang jelas dianggap bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, Black Diamond mengkritik tindakan BEI yang tetap menindaklanjuti somasi tersebut tanpa melakukan verifikasi dokumen dengan cermat.
Sebagai bentuk komitmen BEI dalam menjaga integritas dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), Black Diamond meminta BEI untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Mereka ingin memastikan apakah BEI telah memeriksa validitas somasi, bukti yang diajukan JPHN, serta legalitas surat kuasa yang digunakan.
Selain itu, Black Diamond juga mempertanyakan apakah BEI sudah melakukan pertemuan atau klarifikasi langsung dengan JPHN sebelum dan sesudah mengeluarkan surat kepada perusahaan. Mereka berharap BEI memastikan semua langkah yang diambil sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas pihak yang mengajukan somasi.
Ingin selangkah lebih maju dalam investasi? 🚀 Jadi Priority Member di PintarSaham dan dapatkan akses eksklusif ke analisis premium, rekomendasi terbaik, serta strategi investasi yang tidak dibagikan ke publik!
Jangan lewatkan kesempatan ini—klik link berikut sekarang dan raih keuntungan lebih maksimal! 👉https://bit.ly/PriorityMemberships
 mendapat somasi dari Kantor Hukum Jaringan Penegakan Hukum Nasional (JPHN), yang kemudian dikonfirmasi){kind=link}