Rights issue PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) yang dimulai pada 7 Juli 2025 ini bisa dibilang bukan rights issue kaleng-kaleng. Nilainya masif, Rp5,898 triliun, dengan skema rasio 4:5 dan harga pelaksanaan di Rp2.000 per lembar saham. Jadi buat setiap 4 saham lama yang dimiliki, investor berhak membeli 5 saham baru seharga Rp2.000. Kalau semua rights alias HMETD ditebus penuh, jumlah saham beredar bakal melonjak dari sekitar 2,36 miliar lembar jadi lebih dari 5,3 miliar lembar.
Artinya saham ini bakal mengalami dilusi sangat signifikan. Dilusi kepemilikan bisa sampai 55,56% buat yang nggak tebus. Tapi bukan cuma itu. Earnings per share (EPS) juga bakal langsung kena tekanan karena labanya belum tentu naik secepat pertambahan jumlah saham. Kalau laba bersih tetap stagnan, EPS bisa turun sampai 60%.
Kalau kita lihat dari sisi balance sheet, aksi ini bisa jadi solusi buat memperbaiki struktur modal perusahaan. Per akhir 2024, ekuitas konsolidasian WIFI masih di level Rp969 miliar. Total liabilitasnya mencapai Rp1,937 triliun. DER alias debt-to-equity ratio masih berat di 2,0x. Dengan rights issue yang sukses terserap penuh, ekuitas akan naik drastis jadi sekitar Rp6,9 triliun.
Otomatis DER susut jadi 0,28x. Secara kasat mata ini kelihatan sangat sehat. Neraca bersih, leverage rendah, posisi finansial jauh lebih solid buat ekspansi. Tapi yang harus dipahami juga, walau secara struktur bagus, dampaknya ke valuasi per saham bisa negatif kalau pertumbuhan laba nggak cukup agresif buat nutupin efek dilusi.
Duit dari rights issue ini mau dipakai buat ekspansi jaringan fiber optik alias FTTH (Fiber to the Home). Targetnya 5 juta homepass di Pulau Jawa, dengan layanan internet 200 Mbps seharga Rp100.000 per bulan. Kalau semua homepass dikonversi jadi pelanggan aktif, potensi pendapatan kotor bisa sampai Rp6 triliun per tahun.
Dengan asumsi EBITDA margin konservatif di 30%, EBITDA-nya bisa tembus Rp1,8 triliun. Tapi kita tahu konversi homepass ke pelanggan aktif itu nggak pernah 100%. Kalau cuma 50% yang jadi pelanggan bayar, EBITDA-nya tinggal Rp900 miliar. Masih menarik, tapi semua itu tetap bergantung pada eksekusi. Apalagi kompetitor di sektor ini bukan pemain kecil. Ada Indihome dari Telkom TLKM, Biznet yang agresif ekspansi, sampai Iconnet dari PLN. Pasar fixed broadband di Indonesia udah sangat padat. Butuh effort besar buat ngambil market share.
Sekarang kita pindah ke perspektif investor. Harga saham WIFI per 7 Juli 2025 tercatat di Rp2.020. Ini hanya tipis di atas harga tebus rights Rp2.000. Posisi ini bikin banyak investor bingung karena secara teknikal, nggak ada diskon besar buat arbitrase. Tapi juga nggak bisa dibilang overvalued. Kalau kamu punya saham WIFI dari harga murah, misalnya dari Rp300 atau Rp1.000, posisi kamu aman banget.
Misalnya kamu punya 4 lembar saham di harga Rp1.000 dan tebus 5 HMETD di Rp2.000, total biaya kamu jadi Rp14.000 buat 9 lembar. Average cost-nya cuma Rp1.556 per lembar. Itu jauh di bawah harga pasar sekarang. Di posisi kayak gini, tebus semua rights jelas masuk akal. Bahkan kalau percaya dengan prospek bisnis atau spekulasi harga, bisa tambah HMETD dari pasar.
Buat investor yang masuk di harga atas, misalnya Rp2.100 atau Rp2.600, situasinya mulai nggak nyaman. Buat yang beli di Rp2.100, kalau tebus rights penuh, average cost kamu turun ke sekitar Rp2.044. Masih sedikit di atas market, tapi lebih enteng daripada nunggu balik ke 2.600. Kalau kamu masuk di Rp2.600 dan ikut full subscription, average cost bisa turun ke sekitar Rp2.267.
Ini jelas membantu average down, tapi juga menambah eksposur. Dalam kondisi kayak gini, keputusan tebus atau enggak jadi tergantung keyakinan kamu. Yakin nggak bahwa harga bakal naik lagi? Yakin nggak kalau proyek FTTH ini bakal berhasil dan mendatangkan recurring revenue? Karena kalau enggak, bisa jadi malah tambah nyangkut.
Bagian paling sering dipertanyakan investor adalah apakah saham ini punya potensi digoreng kayak kasus PANI. Buat yang belum familiar, PANI dulu sempat rights issue dua kali. RI pertama di harga Rp500. RI kedua di Rp5.000. Lalu nggak lama, harga sahamnya digoreng sampai Rp19.650. Narasi waktu itu sangat kuat.
Pemiliknya sering terlihat dalam berbagai acara bersama Presiden saat itu. Ada sentimen proyek strategis nasional. Ada koneksi ke grup konglomerasi yang dijuluki 9 naga. Dan ada dukungan influencer pasar modal yang aktif narasi di berbagai platform. Dari sisi setup, semuanya rapi. Hak ditebus. Narasi dibangun. Harga digiring naik pelan-pelan. Lalu retail digiring masuk saat euforia.
Apakah WIFI bisa ngalamin hal yang sama? Jawabannya maybe yes, maybe no. Secara naratif, keduanya mirip pake banget. Pemegang saham pengendali WIFI adalah PT Investasi Sukses Bersama, yang dikendalikan Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo. Pemerintah saat ini sedang gencar kampanye pemerataan akses internet dan digitalisasi. Proyek FTTH WIFI nyambung banget sama agenda itu.
Apalagi mereka juga punya mitra global seperti NTT East, Huawei, Nokia, dan PGN. Tapi pertanyaannya, siapa yang pegang remote-nya? Bandar yang dulu goreng PANI, apakah ikut main di WIFI? Kalau iya, kemungkinan besar skenarionya mirip. HMETD diserap. Harga ditahan di kisaran Rp2.000–Rp2.100. Lalu digiring naik secara gradual sambil narasi dikencengin. Tapi kalau bandarnya beda geng atau malah rival, bisa jadi clash of interest. Harga bisa stuck, digoyang turun-naik, bahkan bisa ke bawah harga RI kalau demand nggak cukup kuat.
Influencer juga belum terlihat serempak. Di PANI, kita lihat banyak akun besar ikut dorong narasi. Di WIFI, sampai awal rights ini dibuka, narasi baru masih berkutat di forum komunitas. Kalau influencer gede belum turun tangan, kemungkinan sentimen belum cukup buat rally harga.
Tapi kalau mereka mulai masuk dan narasinya dibangun, bisa jadi sinyal bandar sudah jalan. Buat yang spekulatif, ini bisa jadi momen masuk. Tapi ya risiko tetap tinggi. Seperti biasa, yang terakhir keluar dari gorengan biasanya yang paling gosong.
Dari sisi hukum dan opini publik, membahas potensi relasi antara pemegang saham dan kekuasaan politik, atau membandingkan skenario dengan saham lain seperti PANI, bukan tindakan melanggar hukum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas UU ITE, opini publik, analisis, dan narasi pasar tetap dilindungi selama tidak menyebar hoaks, tidak menyerang pribadi, dan tidak melakukan pencemaran nama baik. Maka membahas kemungkinan adanya narasi politik atau keterlibatan bandar tetap sah selama berbasis pada analisis pasar dan spekulasi yang wajar.
Keputusannya gimana? Kalau kamu investor dengan average cost di bawah Rp1.500 dan percaya proyek ini bakal jalan atau harga akan naik lewat skenario gorengan, tebus rights sepenuhnya. Bahkan bisa tambah HMETD dari pasar kalau ingin akumulasi.
Kalau kamu nyangkut di harga tinggi tapi masih percaya ada upside, tebus sebagian buat average down. Tapi kalau kamu ragu, nggak yakin sama eksekusi, takut proyeknya nggak jalan atau bandar nggak masuk, lebih baik jual rights-nya dan kurangi risiko. Rights issue bukan cuma soal ikut atau nggak ikut, tapi soal kesiapan kamu menanggung konsekuensi kalau skenario terbaik nggak kejadian. Karena di pasar, hak boleh kamu punya, tapi tanggung jawab tetap di pundak masing-masing.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!
